Investasi Dan Penanaman Modal

Investasi Dan Penanaman Modal

1.     Investasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu negara :

Pertama, prospek ekonomi dimasa yang akan datang.

Kedua, keuntungan yang dicapai oleh pihak perusahaan.

Ketiga, perubahan dan perkembangan teknologi.

Keempat, kestabilan perekonomian negara.

Kelima, tingkat suku bunga.

Investasi sendiri didalam perekonomian memiliki peran yang sangat penting didalam menentukan besar kecilnya pendapatan nasional, yakni dengan proses angka pengganda investasinya. Dengan kata lain, perubahan sedikit saja dalam investasi, akan menyebabkan perubahan pendapatan nasional dengan prosentase/jumlah yang jauh lebih besar.

2.     Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi dari penanaman modal mulai diarahkan pada usaha untuk :

·         Memperkokoh struktur industri dalam negeri secara umum.

·         Prioritas juga ditujukan kepada industri agar mampu menciptakan mesin-mesin produksi sendiri.

·         Diarahkan pada proses penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

·         Dapat menyebar ke luar daerah pulau jawa. Beberapa sebab mengapa pulau jawa masih menjadi konsentrasi penanaman modal :

Investor lebih berorientasi pada pasar, dan pulau jawalah yang memenuhi kriteria tersebut.

Pulau jawa relatif lebih memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap dibanding wilayah yang lainnya.

3.     Penanaman Modal Asing

Masuknya modal asing menimbulkan pro dan kontra dalam menanggapinya. Beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang menentang masuknya penanaman modal asing adalah :

·        Pertama, didalam kenyatannya sangat jarang perusahaan multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh di negara-negara berkembang.

·        kedua, dilihat dari kepentingan neraca pembayaran, perusahaan-perusahaan multinasional dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan devisa negara.

·        Ketiga, meskipun perusahaan multinasional turut menyetor pajak kepada negara, namun mereka juga sering mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah, serta perlindungan-perlindungan lainnya.

·        Keempat, tidak jarang tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan pendapat yang bersifat non-ekonomi diantaranya :

·         Perusahaan multinasional sering memiliki kedudukan sebagai perusahaan monopolis.

·         Perusahaan multinasional tidak jarang hanya memproduksi komoditi untuk kalangan tertentu saja.

·         Perusahaan multinasional dapat mempertajam kesenjangan sosial.

·         Perusahaan multinasional dapat menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan pemerintah.

·         Perusahaan multinasional dapat menekan pajak lokal dengan “transfer pricing”.

Beberapa alasan negara Indonesia masih banyak membutuhkan uluran penanaman modal asing :

·         Kemampuan menabung masyarakat Indonesia yang belum sempurna, sehingga kebutuhan modal dalam negeri masih kurang.

·         Masih banyak sektor yang belum dapat dikelola sendiri oleh tenaga maupun manajemen dalam negeri.

·         Belum efisiennya produk untuk jenis-jenis komoditi tertentu, sehingga lebih menguntungkan jika diserahkan pengelolaannya kepada investor asing.

·         Meskipun masih sedikit, kita dapat belajar dan mencoba proses transfer “kemampuan” dari para perusahaan multinasional tersebut.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab9-investasi_dan_penanaman_modal.pdf.

Masalah-Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Masalah-Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

1.     Pengangguran

Definisi Pengangguran

Adapun jenis-jenis pengangguran yang dapat disebutkan diantaranya adalah :

Pengangguran friksionil, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik.

Pengangguran Struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan.

Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia.

Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena terjadinya penggurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh.

Pengangguran Musiman, adalah pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim.

Pengangguran Tidak Kentara, adalah pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan.

Ciri-Ciri Pengangguran Di Indonesia

1.      Jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

2.      Perkembangan inovasi teknologi informasi yang canggih menyebabkan berkurangnya penyerapan SDM.

3.      Persaingan era globalisasi yang ketat membutuhkan SDM yang berkualitas baik IQ maupun EQ dengan standart kerja yang berlaku.

4.      Gengsi yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditawarkan.

5.      Takut menghadapi resiko kerja/usaha, takut gagal.

6.      Malasnya calon pekerja masuk lapangan pekerjaan yang ada karena memilih pekerjaan yang cocok sesuai minat dan besarnya gaji yang diharapkan.

2.     Inflasi

Inflasi terjadi apabila :

·         Diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum.

·         Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.

Inflasi dapat dibagi dalam :

·         Inflasi ringan jika nilainya berkisar          0% s/d 10%

·         Inflasi sedang jika nilainya berkisar         10% s/d 30%

·         Inflasi berat jika nilainya berkisar            30% s/d 100%

·         Hyperinflasi jika nilainya                          > 100%

Jika dilihat dari sebab-sebab kemuculannya dibagi dalam :

Inflasi karena naiknya permintaan

Inflasi karena naiknya permintaan adalah inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknnya permintaan secara umum.

Inflasi yang terjadi karena naiknnya biaya produksi

Inflasi ini terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi.

Inflasi yang berasal dari dalam negeri

Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi yang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam negeri.

Inflasi yang berasal dari luar negeri

Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi  (harga naik) dinegara asalnya.

Inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya :

·         Pertama, inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.

·         Kedua, inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas.

·         Ketiga, inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun.

·         Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

Beberapa sisi positif dari adanya inflasi :

·         Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara.

·         Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab8-masalah-pokok-perekonomian_indonesia.pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v7d9wcfY6scJ:ayurai.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/2011@Ayu-Rai-MASALAH-DALAM-PEMBANGUNAN-DAN-PEREKONOMIAN-INDONESIA.ppsx+ciri-ciri+pengangguran&hl=en&gl=id

Kebijaksanaan Pemerintah

Kebijaksanaan Pemerintah

1.     Kebijaksanaan Selama

a.     Periode 1966-1969

Kebijaksanaan pemerintah pada periode 1966-1969 lebih mengarah kepada proses perbaikan dan pembersihan sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah pada zaman orde lama. Selain itu pada masa ini juga mengupayakan penurunan tingkat inflasi, menekan inflasi dari +/- 650% menjadi hanya +/- 10% saja.

b.    Periode Pelita I

Kebijaksanaan pada periode ini :

·        Peraturan pemerintah no. 16 th 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.

·        Peraturan agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya :

Kestabilan harga bahan pokok

Peningkatan nilai ekspor

Kelancaran Import

Penyebaran barang didalam negeri

c.      Periode pelita II

·         Kebijaksanaa Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia.

Naiknya cadangan devisa dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar

Naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar

·         Kebijaksanaan 15 november 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional. Kini menjadi lemah karena adanya :

Adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%

Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979

Disamping itu KNOP 15 juga didukung oleh kebijaksanaan devaluasi Rupiah dari Rp 415/$ menjadi Rp 625/$.

d.    Periode Pelita III

Kebijaksanaan pada periode ini :

·         Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata cara pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa.

·         Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchases), yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket januari di atas.

·         Kebijaksanaan devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$, dengan harapan :

Gairah ekspor dapat meningkat

Komoditi impor menjadi lebih mahal

e.      Periode Pelita IV

Kebijaksanaan pada periode ini ;

·         Kebijaksanaan INPRES no. 4 th 1985, kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas. Tindakan yang diambil untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi adalah :

Memberantas pungutan liar

Mempermudah prosedur kepabenan

Menghapus dan memberantas biaya-biaya siluman

·         Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM), yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sektor swasta di bidang penanaman modal.

·         Paket Devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia.

·         Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal, dengan cara melakukan :

Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku

Proteksi produksi yang lebih efisien

Kebijaksanaan penanaman modal

·         Paket kebijaksanaan 15 januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri (menegah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas. Langkah yang ditempuh adalah :

Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor

Pembebasan dan keringanan dalam bea masuk

Penyempurnaan klasifikasi barangnya

·         Paket kebijaksanaan 24 desember 1987 (PAKDES), dengan melakukan restrukturisasi bidang ekonomi.

·         Paket 27 oktober 1988, yakni kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan untuk menghimpun  dana masyarakat guna biaya pembangunan.

·         Paket kebijaksanaan 21 november 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.

·         Paket kebijaksanaan 20 desember 1988 (PAKDES), yakni kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

f.      Periode Pelita V

Kebijaksanaan pemerintah pada periode pelita v diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua.

2.     Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Ada 2 jenis kebijaksanaan moneter, yaitu :

Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif

Kebijaksanaan ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijaksanaan ini dijalankan dengan 3 cara, yaitu :

            Pertama, dengan melakukan operasi pasar terbuka.

            Kedua, dengan merubah tingkat suku bunga diskonto.

            Ketiga, dengan cara merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi 

            oleh setiap bank umum.

                        Kebijaksanaan Moneter Kualitatif

          Kebijaksanaan moneter kualitatif adalah dengan mengatur dan menghimbau pihak pihak bank      umum/lembaga keuangan lainnya guna mendukung kebijaksanaan kuantitatif

            yang sedang dijalankan.

3.     Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal adalah suatu tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. Kebijaksanaan ini dapat dibedakan dari beberapa segi :

Pertama, segi pembayaran, sistem pembayaran pajak dibagi menjadi dalam istilah pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Kedua, segi besar kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, pajak dapat dibagi dalam :

·         Pajak Regresif, adalah pajak yang besar kecilnya nilai yang harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besarnya pendapatan wajib pajak.

·         Pajak Sebanding, adalah pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagi tingkat pendapatan.

·         Pajak Progresif, adalah pajak yang besar kecilnya akan ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak.

Ketiga, segi tujuan ditetapkannya, beberapa tujuan dari kebijaksanaan ini :

·         Pajak adalah sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial.

·         Pajak adalah sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat.

·         Pajak adalah salah satu alat yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk lebih meratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

4.     Kebijaksanaan Fiskal Dan Moneter Di Sektor Luar Negeri

Kebijaksanaan ini lebih dikenal dengan kebijaksanaan “memindah pengeluaran” dan “menekan pengeluaran”.

Kebijaksanaan Memindah Pengeluaran

Kebijaksanaan yang dilakukan dengan cara paksa :

·         Mengenakan tarif/quota, dengan tindakan ini diharapkan masyarakat akan memindah konsumsinya ke komoditi buatan dalam negeri.

·         Mengawasi pemakaian valuta asing, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan orang membutuhkan dan menggunakan valuta asing.

Kebijaksanaan yang dilakukan dengan cara rangsangan :

·         Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor.

·         Menyetabilkan upah dan harga didalam negeri.

·         Melakukan devaluasi. Devaluasi adalah suatu tindakan pemerintah dengan menurunkan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar.

Kebijaksanaan Menekan Pengeluaran

Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara yang ditempuh :

Menaikan pajak pendapatan

Mengurangi pengeluaran pemerintah

http://elearning.gunadarma.ac.id/.../bab7-kebijaksanaan

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

1.     Perdagangan Antar Negara

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber kekayaan negara, sehingga jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya

Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lainnya dalam kehidupan ekonomi :

·         Pertama, tidak semuan kebutuhan masyarakat dapar terpenuhi oleh komoditi yang dihasilkan didalam negeri.

·         Kedua, karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan didalam negeri.

·         Ketiga, sebagai sarana utuk melakukan proses ahli teknologi.

·         Keempat, perdagangan antar negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya.

·         Kelima, secara ekonomis dan matematis perdagangan antar negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi.

Beberapa alasan yang mendorong pemerintah menerapkan kebijaksanaan hambatan perdagangan :

·         Tarif dan quota disamping untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor luar negeri, dipergunakan untuk lebih menyeimbangkan keadaan neraca pembayaran yang masih defisit.

·         Tarif dan quota juga diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang, dari serangan komoditi-komoditi asing yang telah lebih dahulu dewasa.

·         Tarif dan quota juga diterapkan untuk memepertahankan tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu negara.

2.     Hambatan Perdagangan Antar Negara

Hambatan Tarif, adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi import). Bentuk penetapan tarif ada dua jenis, yaitu :

·         Tarif ad-volarem, adalah tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor.

·         Tariff spesifik, adalah tarif yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.

Hambatan Quota, adalah jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukan komoditi impor ke negaranya.

Hambatan Dumping, jenis hambatan ini sering menjadi masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negeri.

Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi, suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB).

3.     Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

Kelompok neraca pembayaran luar negeri Indonesia :

·         Neraca perdagangan, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor barang, baik migas maupun non-migas.

·         Neraca jasa, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor di bidang jasa.

·         Neraca berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa.

·         Neraca lalu lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu lintas pemerintah bersih dan lalu lintas modal swasta bersih.

·         Selisih yang belum diperhitungkan.

·         Neraca lalu lintas moneter, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.

4.     Peran Kurs Valuta Asing

Nilai kurs valuta asing mempunyai peranan penting dalam proses kelancaran lalu lintas pembayaran internasional. Kurs valuta asing memudahkan pertukaran mata uang serta pemindahan dana dari negara satu ke negara lain. Suatu nilai mata uang asing akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara umum, untuk menentukan tinggi rendahnya kurs valuta asing terdiri atas kurs bebas, kurs tetap, dan kurs distabilkan.

Beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing :

·         Depresiasi, turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

·         Apresiasi, naiknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

·         Spot rate, nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2x24 jam saja.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab6-peran_sektor_luar_negeri_pada_perekonomian_indonesia.pdf

http://anggita-githa.blogspot.com/2012/03/peran-sektor-luar-negeri-pada.html